TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Istilah good and clean governance (pengelolaan atau tata pemerintahan yang baik dan bersih)merupakan wacana yang mengiringi gerakan reformasi. Wacana good and clean governance seringkali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel dan bebas korupsi, kolisi dan nepotisme (KKN). Sebuah kritik terhadap pengelolaan pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan KKN yang berakhir dengan krisis ekonomi berkepanjangan. Isu dan perdebatan clean and good governance merupakan bagian penting dalam wacana umum demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani yang diusung oleh gerakan reformasi.
Pada bab ini akan dibahas seputar pengertian, prinsip, dan unsur-unsur terkait dengan implementasi good and clean governance. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu untuk :

1. Menganalisis pengertian good governance

2. Menganalisis pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan modern

3. Menganalisis unsur-unsur pokok dalam mewujudkan cita-cita good governance

4. Mendemonstrasikan prinsip-prinsip good governance dalam skala kecil

5. Mengkritisi kebijakan pemerintah atau lembaga terkait melalui paradigma good and clean governance

6. Menganalisis keterkaitan clean and good governance dengan gerakan anti korupsi

7. Menganalisis keterkaitan clean and good governance dengan kinerja birokrasi pelayanan pubik

MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAH

BERBASIS KEJUJURAN DAN KETULUSAN

 


Abstrak, Penelitian ini secara teoritis ditujukan untuk mempelajari tentang pemerintahan, baik dari segi pengertiannya serta cara membangun pemerintahan yang berbasis kejujuran serta ketulusan. Sedangkan secara praktis, ditujukan untuk penerapan sistem pembelajaran mengenai tentang pemerintahan terutama di Indonesia. Adapun materi yang dijabarkan dalam pembahasan hasil penelitian ini yaitu (1) Pengertian tentang pemerintahan dan karakteristiknya. (2) Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar agar tercipta pemerintah yang jujur. (3). Sistem pemerintahan. (4) Sistem membangun  pemerintah yang berbasis kejujuran dan ketulusan diantaranya dapat dijelaskan dalam 2 pokok bahasan yaitu factor agar terciptanya pemerintah yang jujur serta kendalanya.
Kata Kunci ; Sistem manajemen Pemerintah Berbasis kejujuran Dan Ketulusan

1. A.     Pendahuluan

Pemerintahan di Indonesia  sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mayarakat tentang pemerintahan sangatlah  berbeda-beda, Namun setidaknya sebagian besar dari masyarakat membayangkan bahwa dengan adanya pemerintahan, masyarakat  akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara masyarakat-masyarakat yang ada di inonesia  membayangkan, bahwa dengan memiliki tata kelola pemerintahan  yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.
Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin komplek dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya. Maka dari itu, Pemerintah inonesia berinisiatif akan membangun Indonesia ini dalam sistem pemerintahannya agar dapr menjadi lebih baik. Dan menggunakan sistem pemerintahan yang berlandaskan kejujuran serta ketulusan.

1. B.    Pembahasan
   1. 1.    Arti pemerintah dan Karakteristiknya

Pengertian dari pemerintah itu sendiri dapat di jelaskan yaitu : lembaga atau orang yang mengatur dan memajukan Negara agar menjadi semakin berkembang. Atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu Sedangkan arti dari pemerintahan yaitu dapat dijelaskan sebagai hal, atau bisa disebut dengan cara,dan hasil kerja pemerintah untuk mengatur Negara dengan rakyatnya.
Namun, dapat dijelaskan juga pengertian pemerintah itu dalam arti organ yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : pemerintah dalam arti luas adalah, suatu pemerintah yang berdault sebagai gabungan atau lembaga kenegaraan yang telah berkuasa dan memerintah di suatu kenegaraan yang dijabarkan meliputi legislative, eksekutif, serta yudikatif. [1]Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lemabga yang mempunyai sebuah wewenang untuk melaksanakan kebijakan Negara eksekutif yang terdiri meliputi presiden, wakil presiden serta seluruh kabinetnya.
Dalam pemerintahan, juga terdapat karakteristik dari pemerintahan  tersebut, yaitu Karakteristik pola pemerintahan pada masyarakat modern yaitu :
a)  Kompleksitas
Dalam menghadapi situasi yang kompleks, pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi & komposisi.
b)  Dinamika
Pola pemerintahan yang dikembangkan adalah pengendalian & kolaborasi di antara berbagai faktor yang terlibat.
c)  Keanekaragaman
Masyarakat dengan berbagai kepentingan diatasi dengan pola
penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan dan integrasi atau keterpaduan.
Selain pengertian dan karakteristiknya, di dalam pemerintahan pun terdapat factor-faktor yang mendukung agar terbentuknya pemerintah, yaitu :
a)  Negara dan Pemerintah
Yaitu keseluruhan lembaga politik dan sektor public.[2]
Peran dan tanggung jawabnya adalah :
· Hukum
· Pelayanan Publik
· Desentralisasi
· Transparansi dan Pemberdayaan Masyarakat
· Penciptaan Pasar yang Kompetitif
· Pembangunan Lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pembangunan.
b) Sektor Swasta
Yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti:
- Industri dan perdagangan
-Perbankan dan koperasi sektor informal
Peranannya adalah :
· Peningkatan poduktivitas
· Penyerapan tenaga kerja
· Pengembangan sumber penerimaan Negara dan inventasi
· Pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

1. 2.  Tata Pelaksanaan  Pemerintah Yang Baik Agar tercipta Pemerintah Jujur

Tata laksana pemerintahan yang baik yaitu seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi serta akan terciptanya pemerintah yang jujur  jika kita sebagai masyarakat dapat mengikuti alur tata pelaksanaan yang baik tersebut. [3]
Adapun tata pelaksanaa yang baik yang harus kita ketahui diantaranya :

1. Partisipasi aktif
2. Tegaknya hukum
3. Transparansi
4. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat
5. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.
6. Efektif dan ekonomis
7. Dapat dipertanggungjawabkan
   1. 3.    Sistem Pemerintahan di Indonesia

Mengenai pembicaraan tentang bentuk pemerintahan, berarti kita juga membicarakan tentang kekuasaan dalam arti horizontal. Khususnya kekuasaan dalam arti horizontal, seputar hubungan antara legislative dengan eksekutif..  Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah setara, yang satu tidak lebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya ketimbang yang lain. Dalam hubungan horizontal inilah kita akan menemui pembicaraan mengenai macam-macam sistem pemerintahan.
Adapan sistem pemerintahan yang harus kita ketahui, yaitu terdiri dari 4 macam golongan, yaitu sebagai berikut :
1. Bentuk Pemerintahan Parlementer
Dalam sistem Parlementer, warga negara tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebih partai politik. Umumnya, sistem Parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Kepala pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri (disebut Premier di Italia atau Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan suatu ‘mayoritas’ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu).[4]
Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya diadakan satu macam yaitu untuk memilih anggota parlemen. Lewat mekanisme pemilihan umum, warganegara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Wakil-wakil yang mereka pilih tersebut merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di dalam pemilihan umum.
Sedangkan sistem parlementer ini mempunyai 2 varian, yaitu : Parlementer Mayoritas dan Parlementer Transaksional.
2.     Bentuk Pemerintahan Presidensil
Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat sedikit media tempat di mana eksekutif dan legislatif  dapat saling bertanya satu sama lain. Dalam sistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam kabinet.
Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi langsung kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak ‘menrespon hati nurani rakyat’ dapat berujung pada dua jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut dalam proses pemilihan umum, dan kedua, mengadukan pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukan kepada parlemen.[5] Parlemen inilah yang nanti menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyan sikap-sikap presiden yang diadukan ‘rakyat’ tersebut. Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap tidak bertanggung jawab, parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada perdana menteri yang jika didukung oleh 51% suara parlemen, si perdana menteri tersebut beserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri dalam sistem presidensil, hal seperti ini sulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen melainkan rakyat secara langsung.

3. Semi Presidensil
Semi presidensial juga disebut Blondell tahun 1984 sebagai “Dual Excecutive”. Dual executive terjadi kala presiden tidak hanya kepala negara yang kurang otoritas politiknya, tetapi juga bukan kepala pemerintahan (eksekutif) yang sesungguhnya, karena juga terdapat Perdana Menteri yang punya hubungan kuat dengan parlemen dan merefleksikan demokrasi parlementer. Namun, rupa hubungan antara Presiden, Perdana Menteri,
Kabinet, dan Parlemen berbeda-beda antara negara-negara yang menerapkan semi presidensial tersebut.[6]
Varian sistem Semi-Presidensial yaitu : (1) Premier-Presidensildan (2) Presiden-Parlementer Dalam Premier-Presidensil pula, hanya mayoritas parlemen saja yang berhak memberhentikan kabinet. Ini membuat Premier-Presidensil sangat dekat dengan Parlementer.
Namun, ia tetap punya ciri Presidensil, yaitu bahwa presiden punya kewenangan konstitusional untuk bertindak secara independen di hadapan parlemen. Keindependenan tersebut bisa dalam hal membentuk  pemerintahan  ataupun  pembuatan undang-undang.
4.  Hybryd
Selain Semi-Presidensial, terdapat pula model hybrid, sistem pemerintahan yang bukan parlementer, bukan presidensil, dan bukan Semi-Presidensial. Model pemerintahan ini terdapat di Swiss di mana terdapat eksekutif yang dipilih dari parlemen dan memiliki jangka waktu kekuasaan yang fix (tidak bisa diganggu oleh parlemen).[7] Model ini juga ada di Israel, di mana kepala eksekutif yang dipilih langsung rakyat sekaligus punya posisi yang punya ketergantungan tinggi pada parlemen.

1. 4.    Membangun Pemerintahan Dengan Berbasis Kejujuran dan Ketulusan

Peran pemerintah sangat besar dan mencangkup seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki berbagai sumber daya untuk menunaikan kewajibannya, tetap saja tuntutan masyarakat selalu lebih tinggi tuntutannya dibanding dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhinya.
Apakah pemerintah kita berkemungkinan jujur ? pemerintah jujur terdiri dari individu-individu dari semua jenis kepribadian dan semua jenis karakter. Seperti profesi apa pun, departemen atau organisasi, beberapa individu yang lebih jujur ​​daripada yang lain. Ini tidak mungkin dengan wilayah yang luas dan mencakup bahwa pemerintah terdiri dari untuk mengharapkan pemerintahan yang jujur.[8] Selain itu, apa yang setiap orang merasakan sebagai  pemerintahan yang jujur ​​dapat berbeda. Selama kita memiliki orang-orang jujur ​​dan selama orang-orang masuk ke posisi pemerintah, akan ada pemerintah tidak jujur.
Namun seperti yang dinyatakan sebelumnya, kita semua memiliki persepsi individu kita tentang apa yang jujur ​​dan tidak jujur ​​sehingga memainkan peranan dalam bagaimana kita melihat pemerintah juga kegiatan.
Dalam pemerintahan, tentu saja terkadang terdapat berita informasi yang simpang siur mengenai ketidak jujuran sistem pemerintahan yang ada di sini, terutama di negara Indonesia. Namun semua itu dapat di hilangkan atau diketahui kebenaranya melalui sistem membangun pemerintah yang jujur itu bagaimana.
Pembangunan dengan menggunakan sistem kejujuran ini. Merupakan opsi dari keadilan serta penuh kepercayaan dalam melalukan sesuatu hal terutama yang ditempuh masyarakat Indonesia yang di atur oleh kepemerintahannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan besar dan mendasar. Masyarakat yang menderita kemiskinan berkepanjangan dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kejelasan, konsensus, dan komitmen bersama mengenai sistem administrasi pemerintah yang mengatur tentang jalannya proses maju atau mundurnya perkembangan penduduk Indonesia  terutama dimasyarakat. Sistem dan strategi yang harus di tempuh dalam menghadapinya, dalam menghadapi krisis ekonomi , tantangan pemulihan ekonomi, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara jujur daloam pemerintah harus semakin maju, dimasa yang akan datang.

• Faktor Agar Terciptanya Pemerintah Yang Jujur

Tentu saja kita dapat mengetahuinya melalui tata cara membangun pemerintahan yang jujur dan tulus. Diantaranya yaitu dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Dengan adanya saling keterbukaan dalam bidang administrasi Negara atau kepemerintahan[9]
2. Saling berpartisipasi dalam proses penyelidikan mengenai kepemerintahan
3. Pengawasan sector pemerintah harus lebih diperkuat untuk menghindari terjadinya dampak korupsi atau tindak gelap tentang keuangan yang terutama dibagian administrasi pemerintah agar kita dapat bersama-sama menjaga kepercayaan yang telah diberikan, untuk menciptakan pemerintah yang jujur dan tulus.
4. Mematuhi pengawasan kinerja dalam pemerintah untuk meningkatkan hukum kepatuhan  agar tidak terjadi kesalahpahaman.
5. Memperketat pengawasan terutama di dalam area pemerintahan.[10]

• Kendala-Kendala Ketidak Jujuran Dalam Pemerintah

Jika peran pemerintah dalam membangun sistem kejujuran, untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan diperbesar di dalam sistem pemerintahan yang buruk tersebut, niscaya justru akan menyebabkan semakin banyak hilangnya sumber-sumber daya bagi kemakmuran masyarakat.[11]
Buruknya kualitas pembangunan pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan kejujuran  disebabkan oleh penyakit korupsi yang sudah mendarah daging dalam semua sistem dan ranah kehidupan anak bangsa ini sehingga bisa menyebabkan ketidak jujuran yang bersumber dari orang-orang yang telah berkorupsi,memakan uang-uang rakyat .

1. C.   Simpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa; (1) Pengertian pemerintah memiliki arti sebagai lembaga atau orang yang mengatur dan memajukan Negara agar menjadi semakin berkembang. (2) Di dalam pemerintah juga selain pengertian juga terdapat karakteristiknya antar lain Kompleksitas, negara, dan keanekaragaman.(3)Pemerintah juga memiliki sistem kepemerintahan, diantaranya terbagi menjadi 2, yaitu : bentuk pemerintahan parlementer, bentuk pemerintahan presidensial, semi presidensil dan hybyrd. (4) Dalam Pemerintahan ini harus ada pembangunan pemerintahan yang dibangun dengan menggunakan sistem kejujuran yaitu faktor agar terciptanya pemerintah yang jujur dan kendala-kendala ketidak jujuran dalam pemerintah.
Penelitian ini juga menyarankan bahwa sistem pemerintahan di indonesia harus ditingkatkan lagi agar terciptanya pemerintah yang jujur, baik dari segi hal positifnya. Dan pemerintah juga harus memperhatikan keadaan masyarakat-masyarakat sekitar, terutama masyarakat golongan bawah, agar mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat golongan atas. Pemerintah yang jujur itulah yang harus ditegaskan demi kemakmuran rakyat untuk kedepannya. Semoga dengan adany hasil penelitian yang sederhana ini, dapat membantu pemahaman dalam belajar mengenai pemerintahan.

1. D.   Refensi

Arifin Siregar, Muhammad, 2008,  Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik , Semarang :  TESIS.
Chamim, Ibn. A, 2003, Pendidikan kewarganegaraan: Pengertian pemerintah dan karakteristiknya, Yogyakarta : Citra Ilmu.
Safitri, Indra, 2005, Hukum, Pemerintahan yang Bersih dan Kejujuran  (Law, Clean Governmen and Downright. Bandung : Pustaka Jaya. 
Sukardi, Subari, 2001, Sistem Pemerintahan Di Indonesia (Kewarganegaraan), Jakarta :Balai Pustaka.
Hadimulyo, 2000, Sistem Pembangunan Pemerintah , Jakarta : Sinar harapan.
http://www.mightystudents.com/pemerintah-jujur /honest.government.least.

---

[1] Chamim, Ibn. A, 2003. Pendidikan kewarganegaraan: Pengertian pemerintah dan karakteristiknya, Yogyakarta : Citra Ilmu.  Hal 12

[2] Ibid., hal. 14

[3] Arifin Siregar, Muhammad, 2008,  Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik , Semarang :  TESIS, Hal. 134

[4]Sukardi, Subari, 2001, Sistem Pemerintahan Di Indonesia (Kewarganegaraan), Jakarta :Balai Pustaka. Hal. 136

[5] Ibid.,

[6] Subari, Op.Cit, Hal. 139.

[7] Op. Cit.,

[8] Safitri, Indra, 2005, Hukum, Pemerintahan yang Bersih dan Kejujuran  (Law, Clean Governmen and Downright. Bandung : Pustaka Jaya.  Hal. 41

[9] Hadimulyo, 2000, Sistem Pembangunan Pemerintah , Jakarta : Sinar harapan.  Hal. 57

[10] Ibid.,

[11] http://www.mightystudents.com/pemerintah- jujur /honest.government.least.

KATA PENGANTAR

 

Sesuai dengan tugas untuk memberikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (dh. Kewiraan Nasional) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Pertanian Universitas Suryakancana Cianjur, penulis mencoba  membuat ikhti-sar berupa butir-butir bahan diskusi untuk memudahkan para mahasiswa strata satu berdiskusi pada waktu perkuliahan. Bahannya diambil dari berbagai buku sumber dan bahan pendukung lainnya, mengacu pada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggiyang termasuk di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Diktat ini adalah hasil revisi dari yang penulis susun tahun 2007, isinya dikoreksi dan ditambah dengan perkembangan baru pasca Pemilu dan Pilpres tahun 2009, serta disesuaikan pula dengan buku-buku tentang pendidikan kewarganegaraan yang terbit mutakhir. Untuk pengayaan dan pendalaman materi, para mahasiswa dianjurkan untuk mempelajari lebih lanjut buku-buku yang penulis pergunakan, yang dicantumkan  juga dalam daftar kepustakaan. Semoga kiranya bermanfaat.

DAFTAR ISI

 

Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

BAB II. KEWARGANEGARAAN ...................................................................... 5

BAB III. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA ............................................... 20

BAB IV. HAK ASASI MANUSIA ………………………………………………... 25

BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ...................................... 44

BAB VI. BELA NEGARA ………………………………………………………..... 49

BAB VII. DEMOKRASI ……………………………………………………..…….. 61

BAB VIII. WAWASAN NUSANTARA …………………………………….……... 86

BAB IX. KETAHANAN NASIONAL …………………………………………...... 97

BAB X. POLITIK STRATEGI NASIONAL ………………………………….……. 106

BAB XI. OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI ............................ 113

BAB XII. MASYARAKAT MADANI .................................................................. 125

BAB XIII. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH….. 132

DAFTAR KEPUSTAKAAN ................................................................................ 142

-djuns-

BAB I

PENDAHULUAN

 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi atau yang di lingkungan Uni-versitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur masih memakai istilah lama, yaitu Pendidikan

Kewiraan, berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  Departe-men Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang

Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di

Perguruan Tinggi.

Adapun kurikulum untuk Perguruan Tinggi (PT) terdiri dari : Kurikulum Inti dan Kuri-kulum Instansional.  Kurikulum intiadalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang

harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum  yang

berlaku secara nasional, meliputi : 1. Kelompok MPK (Matakuliah Pengembangan

Kepribadian), 2. Kelompok MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan), 3. Kelom-pok MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya), 4. Kelompok MPB (Matakuliah Perilaku

Berkarya), dan 5. Kelompok MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat). Se-dangkan  kurikulum instansionaladalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan  dari kelom-pok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan  kebutuhan ling-kunganserta ciri khasperguruan tinggi yang bersangkutan.

Khusus kelompok MPK dapat dijelaskan : 1. Kelompok bahan kajian dan mata  pela-jaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwaterhadap

Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mem-punyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, 2. Bertujuan pengayaan

wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan, 3. Wajib diberikan

dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi, yang terdiri  atas :  Ke-lompok MPK Kurikulum Inti: a. Pendidikan Pancasila, b. Pendidikan Agama, dan c.

Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun  Kelompok MPK Kurikulum Instansional: a.

Bahasa Indonesia, b. Bahasa Inggris, c. Ilmu Budaya Dasar, d. Ilmu Sosial Dasar, e.

Ilmu Alamiah Dasar, f. Ilmu Filsafat, dan g. Olahraga, dll.

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN KOMPETENSI

Visi, misi, tujuan, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada visi,

misi, tujuan, dan kompetensi MPK, yaitu :

1. Visi :

Menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam

mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

2. Misi :

Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebuda-yaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu penge-tahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab

kemanusiaan.

3.  Tujuan :

Mempersiapkan mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan bermasyarakat

dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota

keluarga yang bahagia, serta menjadi warga negara yang berkesadaran kebang-saan yang tinggi dan bertanggung kawab kepada Negara Kesatuan  Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

4.  Kompetensi :

Menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpan-dangan luas sebagai manusia intelektual, yaitu :

a.  Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap

yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;

b.  Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah

hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya;

c.  Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d.  Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa

sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan

Indonesia. 

 

B. METODOLOGI PEMBELAJARAN 

 

1. Pendekatan :

Menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam prosespem-belajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.

2.  Metode Proses Pembelajaran :

Pembahasan secara kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui

dialog yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar

kajian.

3.  Bentuk Aktivitas Proses Pembelajaran :

Kuliah tatap muka, ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, penugasan mandiri,

seminar kecil, dan evaluasi proses belajar.

4.  Motivasi :

Menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar mengembangkan kepribadian

merupakan kebutuhan hidup. 

 

C.  DASAR SUBSTANSI KAJIAN (POKOK BAHASAN)

1. Pendahuluan.

2. Kewarganegaraan.

3. Identitas Nasional Indonesia.

4. Hak Asasi Manusia.

5. Hak dan Kewajiban Warga Negara.

6. Bela Negara.

7. Demokrasi.

8. Wawasan Nusantara.

9. Ketahanan Nasional.

10. Politik Strategi Nasional.

11. Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Masyarakat Madani.

13. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. 

 

D.  KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan substansi kajian tersebut di atas, maka rumusan kompetensi ril yang

hendak dituju oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut  Hamdan Mansoer

(2005) adalah agar manusia Indonesia :

1.  Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara.

2.  Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan

demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.

3.  Berpartisipasi dalam hal :

a.  Upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati

supremasi hukum;

b.  Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilaiPancasila

yang universal.

4.  Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam kebijakan publik.

5.  Memiliki pengertian internasional tentang  civil society  (masyarakat madani),

menjadi warga negara yang kosmopolit.

BAB II

KEWARGANEGARAAN

A.  WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan :

Warga Negara = Warga + Negara

Warga = anggota, peserta;

Negara = organisasi bangsa, atau organisasi kekuasaan suatu bangsa.

Jadi, warga negara = anggota, peserta, atau warga dari suatu organisasi bangsa.

Istilah warga negara dalam bahasa Inggris adalah  citizen  yang mempunyai arti :

1. Warga negara, 2. Petunjuk dari sebuah kota, 3. Sesama warga negara, sesama

penduduk, orang se-tanah air, 4. Bawahan atau kawula, 5. Anggota dari suatu

komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Dengan demikian kewarganegaraan (citizenship), berarti keanggotaan yang me-nunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Adapun

istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridisdan Sosiologis:

(1)  Dalam  arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Tanda adanya ikatan hukum dimaksud misalnya ada akte kelahiran, surat per-nyataan bukti kewarganegaraa, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte perkawinan, dll.

(2)  Dalam  arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional (perasaan), ikatan keturunan (darah), ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Ikatan-ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

b. Kewarganagaraan dalam Arti Formaldan Material:

(1)  Dalam  arti formal, menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam

sistem hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik;

(2)  Dalam arti material, menunjuk pada akibat hukum dari status kewarga-

negaraan, yaitu adanya  hakdan  kewajiban.

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang mempunyai hubungan

dengan negara yang tercermin dalam hakdan kewajiban. Pada zaman penjajah-an Belanda dipakai istilah  kawula, menunjukkan hubungan warga yang tidak

sederajat dengan negara.

Beda antara istilah rakyat, penduduk, dan warga negara :

a.  Rakyat  :

Merupakan konsep politis, menunjuk pada orang-orang yang berada di

bawah satu pemerintahan, dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat

umumnya dilawankan dengan istilah penguasa/pemerintah.

b.  Penduduk:

Orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara.  Penduduk di

Indonesia terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing atau

Warga Negara Asing (WNA). Terdapat juga yang nonpenduduk, yaitu

orang-orang yang tinggal di Indonesia untuk sementara, misalnya turis asing.

c.  Warga Negara:

Penduduk yang secara resmi menjadi anggota/warga suatu negara. Atau

warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

WARGA NEGARA (WNI) PENDUDUK ORANG YANG  ORANG ASING (WNA) BERADA DI WILAYAH NEGARA BUKAN PENDUDUK 

 

Sementara itu pengertian  kewarganegaraanmenurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan  pewarganegaraanadalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan.

2. Penentuan Warga Negara :

Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga

negara. Dalam menentukan kewarganegaraan dikenal dua aspek, yaitu  aspek

kelahirandan aspek  perkawinan.

a. Aspek Kelahiran :

(1)  Asas Ius Soli(Law of The Soil) :

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara

tempat kelahiran. Di Indonesia diberlakukan terbatas bagi anak-anak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 62/1958,

dan sekarang UU 12/2006).

(2)  Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood) :

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah/

keturunan.

b. Aspek Perkawinan :

(1)  Asas Persamaan Hukum :

Suami-istri adalah satu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari ma-syarakat. Dengan demikian status kewarganegaraannya sama.

(2)  Asas Persamaan Derajat :

Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan

suami-istri. Masing-masing memiliki hak yang sama dalam menentukan

kewarganegaraannya. Jadi, suami-istri bisa berbeda kewarganegeraan

seperti sebelum mereka melakukan perkawinan.

Dalam UU 12/2006 dikenal pula :

(1)  Asas Kewarganegaraan Tunggal, yaitu asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang;

(2)  Asas Kewarganegaraan Ganda,  yaitu asas yang menentukan kewargane-

garaan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

undang-undang (merupakan suatu pengecualian, karena pada dasarnya

tidak boleh ada apatride, bipatride, lebih-lebih multipatride).

Beberapa asas khusus juga menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang

kewarganageraan di Indonesia, yaitu :

(1)  Asas Kepentingan Nasional, adalah asas yang menentukan bahwa per-aturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia,

yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan

yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri;

(2)  Asas Perlindungan Maksimum,  adalah asas yang menentukan bahwa

pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga

negara Indonesia dalam keadaan apa pun baik di dalam maupun di luar

negeri;

(3)  Asas Persamaan di Dalam Hukum dan Pemerintahan,  adalah asas yang

menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan per-lakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;

(4)  Asas Kebenaran Substantif,  adalah prosedur pewarganegaraan seseorang

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan

syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenar-annya;

(5)  Asas Nondiskriminatif,  adalah asas yang tidak membedakan perlakuan

dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas

dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender;

(6)  Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia,

adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan

warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi

manusia pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya;

(7)  Asas Keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal

ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara

terbuka;

(8)  Asas Publisitas,adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang

memperoleh atau kehilangan kewargaan RI diumumkan dalam Berita

Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi yang diatur dalam UU 12/2006 meliputi :

(1)  Siapa yang menjadi WNI;

(2)  Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI;

(3)  Kehilangan kewarganegaraan RI;

(4)  Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI;

(5)  Ketentuan pidana.

Perbedaan penentuan kewarganegaraan oleh setiap negara dapat menyebabkan

masalah, yaitu munculnya :

a.  Apatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarga-negaraan;

b.  Bipatride,yaitu istilah bagi orang-orang yang memiliki dua kewarga-negaraan;

c.  Multipatride, yaitu istilah bagi orang-orang yang memiliki banyak kewarga-negaraan (lebih dari dua).

3. Warga Negara Indonesia :

Ketentuan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945 BAB X Pasal 26 :

a.  Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia  asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

warga negara;

b.  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia. (Perubahan II/2000);

c.  Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. (Perubahan II/2000).

Jadi, yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

a.  Orang-orang bangsa Indonesia asli;

b.  Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi

warga negara.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2), penduduk negara Indonesia terdiri dari dua, yaitu

Warga Negara Indonesia (WNI), dan orang asing (WNA). Sebelumnya, berda-sarkan  Indische Staatsregeling 1927 Pasal 163, penduduk Indonesia adalah :

a.  Golongan Eropa, terdiri dari :

(1)  Bangsa Belanda;

(2)  Bukan bangsa Belanda, tetapi dari Eropa;

(3)  Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan

Eropa.

b.  Golongan Timur Asing, terdiri dari :

(1) Tionghoa (Cina);

(2) Timur asing bukan Cina;

c.  Golongan Bumiputra, terdiri dari :

(1) Orang Indonesia asli dan keturunannya;

(2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan orang Indonesia asli.

Sementara itu berdasarkan UU 12/2006 BAB II tentang Warga Negara Indo-nesia, tercantum dalam :

Pasal 4

Warga Negara Indonesiaadalah :

a.  Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau ber-dasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU 12/2006

berlaku, sudah menjadi WNI;

b.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;

c.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu

WNA;

d.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNAdan ibu

WNI;

e.  Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayah

Nya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya ti-

dak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f.  Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya

meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;

g.  Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;

h.  Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA  yang

diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan

sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i.  Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas sta-tus kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j.  Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan

ibunya tidak diketahui;

k.  Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempu-nyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l.  Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu

WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m.  Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewar-ganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

(1)  Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (dela-pan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI;

(2)  Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai

anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai

WNI;

Pasal 6

(1)  Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat  anak

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarga-negaraanya.

(2)  Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat  dengan me-lampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3)  Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah anak

berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing.

4. Pendidikan Kewarganegaraan :

Pendidikan kewarganegaraan asalnya dari bahasa Latin ”civis” dan dalam baha-sa Inggris ”civic” atau ”civics.” Civic = mengenai warga negara atau kewarga-negaraan, sedangkan civics = ilmu kewarganegaraan, dan civic education =

pendidikan kewarganegaraan. Untuk selanjutnya istilah ”civics” saja sudah

berarti pendidikan kewarganegaraan.

Untuk lebih jelas mengenai pengertian civics, berikut ini dikemukakan beberapa

definisi :

a.  The Advanced Leaner’s Dictionary of Current English, 1954 :

Civics : The study of city government and the duties of citizens.

b. Webster’s New Collegiate Dictionary, 1954 :

Civics : The department of political science dealing with right of citizen of

duties of citizens.

c. Dictionary of Educations, 1956 :

Civics : The element of political science or that science dealing  with right

and duties of citizens.

d. A Dictionary of American, 1956 :

Civics : The science of right and duties of citizenship, esp, as the subject of

school course.

e. Creshore Education, VII. 264:1886-1887 :

Civics : The science of citizenship - the relations of man, the  individual to

man in organized collections – the individual to the state.

f. Webster’s New Cincise Dictionary :

Civics : Science of government.

g. Edmonson, 1968:3-5 :

Civics : The study of government and citizenship – that is, the duties  right

and privilege of citizens.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa civics menyangkut :

a. Warga negara dengan hak dan kewajibannya;

b. Pemerintah;

c. Negara;

d. Merupakan cabang dari ilmu politik.

Menurut  Ahmad Sanusi,sejauh civics dapat dipandang sebagai disiplin ilmu

politik, maka fokus studinya mengenai ”kedudukan dan peranan warga negara

dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas

ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan.” Sementara itu menurut

Nu’man Soemantri,isi dan manfaat dari civics yang merupakan bagian dari

ilmu politik, diambil demokrasi politiknya, dengan materi :

a.  Konteks ide demokrasi: Teori demokrasi politik, teori demokrasi dalam

pemerintahan, teori ”mayority rule,” ”minority right,” konsep demokrasi

dalam masyarakat, dll.

b.  Konstitusi negara: Sejarah legal status, masalah pokok dalam konstitusi,

rangkaian krisis dalam ”nation building,” identitas, integritas, penetrasi,

partisipasi, distribusi, dll.

c.  Input  dari sistem politik: Arti pendapat umum terhadap kehidupan politik,

studi tentang ”political behavior” (kebutuhan pokok manusia, tradisi rumah,

status sosial, etnic group, komunikasi, pengaruh rumah, sahabat, teman sepe-kerjaan, dsb.);

d.  Partai politik  dan”pressure group”: Sistem kepartaian, fungsi partai poli-tik (parpol), peranan kelompok penekan,  public relations, dsb.

e.  Pemilihan umum  : Maksud pemilu dalam distribusi kekuasaan, sistem pe-milu, dsb.

f.  Lembaga-lembaga pengambil keputusan (decision maker)  : Legislator dan

kepentingan masyarakat, bagaimana konstitusi memberi peranan ”policy

maker” kepada Presiden, bagaimana Presiden berperan sebagai legislator,

proses kegiatan lembaga legislatif, dsb.

g.  Presiden sebagai Kepala Negara : Kedudukan Presiden menurut konstitusi,

kontrol lembaga legislatif terhadap Presiden dan birokrasi, organisasi dan

manajemen pemerintahan, pemerintah daerah, dsb.

h.  Lembaga yudikatif : Sistem dan administrasi peradilan, hak dan kedudukan

seseorang dalam pengadilan, proses pengadilan, hubungan lembaga legisla-

tif, eksekutif, dan yudikatif,

i. Output dari sistem demokrasi politik: Hak dan kemerdekaan individu dalam

konstitusi, kebebasan berbicara, pers dan massmedia, kebebasan akademis,

perlindungan yang sama, cara penduduk memperoleh dan kehilangan kewar-ganegaraan.

j.  Kemakmuran umum dan pertahanan negara: Tugas negara dan warga

negara dalam mencapai kemerdekaan umum, hak-hak memiliki barang/

kekayaan, pajak untuk kepentingan umum, politik luar negeri dan keselamat-an nasional, hubungan internasional.

k.  Perubahan sosial dan demokrasi politik: Demokrasi politik, pembangunan

masa sekarang, bagaimana mengisi dan mengefektifkan demokrasi politik,

tantangan bagi warga negara dalam menghadapi perkembangan sain dan

teknologi, dsb.

Menurut  Nu’man Soemantri, obyek studi civics adalah warga negara dalam

hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebu-dayaan, dan negara. Termasuk dalam obyek ini adalah :

a. Tingkah laku;

b. Tipe pertumbuhan berpikir;

c. Potensi yang ada dalam setiap warga negara;

d. Hak dan kewajiban;

e. Cita-cita dan aspirasi;

f. Kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional,  moral Panca-sila, dsb.);

g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab, dsb.

Jadi, civics tidak semata-mata mengajarkan pasal-pasal UUD, UU, PP, Perpres/

Keppres, Perda, dll. tetapi hendaknya mencerminkan juga  hubungan tingkah

laku warga negaradalam kehidupan sehari-hari, dengan manusia lain dan alam

sekitarnya. Dengan demikian materi civics memasukkan unsur-unsur :

a. Lingkungan fisik;

b.  Sosial, pendidikan, kesehatan;

c.  Ekonomi, keuangan;

d.  Politik, hukum, pemerintahan;

e.  Etika, agama;

f.  Sain dan teknologi.

5. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan :

a. Mulai diperkenalkan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1790 dengan nama

civics, dalam rangka ”mengamerikakan bangsa Amerika” atau terkenal

dengan nama ”theory of americanization.” Hal ini dianggap penting meng-ingat bangsa AS berasal dari berbagai bangsa yang datang disamping

bangsa (suku) asli yang ada. Dalam taraf ini materinya adalah ”government”

serta hakdan kewajibanwarga negara.

b. Di Indonesia, pelajaran civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan

nama “Burgerkunde.” Dua buku penting yang dipakai adalah :

(1)  Indische Burgerkundekarangan P. Trompsterbitan J.B. Wolters Maats-chappij N.V. Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934. Materinya

mengenai :

- Masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum,

ketatanegaraan, dan kebudayaan;

- Hindia Belanda dan rumah tangga dunia;

- Pertanian, perburuhan, kaum menengah dalam industri dan perdagang-an, kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda dengan terbentuknya

Dewan Rakyat (Volksraad);

- Hukum dan pelaksanaannya;

- Pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara, dan angkatan laut.

(2)  Recht en Plicht(Indische Burgerschapkunde voor Iedereen) karangan

J.B. Vortmanyang diberi pengantar oleh  B.J.O. Schrieke, Direktur

Onderwijs en Eredienst (O&E), terbitan G.C.T. van Dorp & Co. N.V.

(Derde, Herziene en Vermeerderdruk) Semarang-Surabaya-Bandung,  ta-hun 1940. Materinya mengenai :

- Badan pribadi : Masyarakat di mana kita hidup (dari lahirsampai

dewasa), pernikahan dan keluarga;

- Bezit dari obyek hukum : Eigendom Eropa dan hak-hak atas tanah,

hak-hak agraris atas tanah, kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara;

- Sejarah pemerintahan Hindia Belanda, perundang-undangan, alat pem-bayaran, dan kesejahteraan.

Dari materi ke dua buku di atas, jelas terlihat bahwa pada zaman Hindia

Belanda belum terdapat kesatuan pendapat tentang materi pelajaran

civics.

c.  Dalam suasana merdeka, tahun 1950 di Indonesia diajarkan civics di sekolah

menengah. Walaupun ke dua buku tersebut di atas pada zaman Hindia Be-landa dijadikan pegangan guru, tetapi ada perubahan kurikulum dengan

materi kewarganegaraan di samping tata negara, yaitu tentang tugas dan

kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri

sendiri, misalnya :

(1)  Akhlak, pendidikan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan;

(2)  Kehidupan;

(3)  Rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuhan, agraria, kemak-muran rakyat, kewanitaan, dsb.

(4)  Keadaan dalam dan luar negeri, pertahanan rakyat, perwakilan, peme-rintahan, dan soal-soal internasional.

d.  Tahun 1955 terbit buku civics karangan J.C.T. Simorangkir, Gusti Mayur,

dan  Sumintardjoberjudul ”Inti Pengetahuan Warga Negara” dengan mak-sud untuk membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa

warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri,

masyarakat, dan negara (good citizenship). Materinya mengenai :

(1)  Indonesia tanah airku;

(2)  Indonesia Raya;

(3)  Bendera dan Lambang Negara;

(4)  Warga negara dengan hak dan kewajibannya;

(5)  Ketatanegaraan;

(6)  Keuangan negara;

(7)  Pajak;

(8)  Perekonomian termasuk koperasi.

e.  Pada tahun 1961 istilah kewarganegaraan diganti dengan kewargaan negara

karena menitikberatkan warga sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2)  UUD 1945

yang mengandung pengertian akan hak dan kewajiban warga negara ter-hadap negara, yang tentu berbeda dengan orang asing. Tetapi istilah tersebut

baru secara resmi dipakai pada tahun 1967 dengan Instruksi Dirjen Pendi-dikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967.

Buku pegangan resminya adalah ”Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia”

karang  Supardo, dkk. Materinya adalah pidato kenegaraan  Presiden

Soekarnoditambah dengan :

(1)  Pancasila;

(2)  Sejarah pergerakan;

(3)  Hak dan kewajiban warga negara;

f.  Pada tahun 1966 setelah peristiwa G-30-S/PKI, buku karangan Supardoter-sebut di atas dilarang dipakai. Untuk mengisi kekosongan materi civics,

Departemen P&K mengeluarkan instruksi bahwa materi civics (kewargaan

negara) adalah :

(1)  Pancasila;

(2)  UUD 1945;

(3)  Ketetapan-ketetapan MPRS;

(4)  Perserikatan Bangsa-Bangsa;

(5)  Orde Baru;

(6)  Sejarah Indonesia;

(7)  Ilmu Bumi Indonesia.

Pelajaran civics diberikan di tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Di  perguruan

tinggi terdapat mata kuliah ”Kewiraan Nasional” yang intinya berisi pendi-dikan pendahuluan bela negara.

g. Sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan RI tahun 1972, belum ada

kejelasan pengertian tentang apakah  kewargaan negaraatau  pendidikan

kewargaan negara. Baru pada tahun 1972 setelah Seminar Nasional

Pengajaran dan Pendidikan Civics (Civic Education) di Tawangmangu Sura-karta, mendapat ketegasan dan memberi batasan bahwa :

(4)  Civicsdiganti dengan ”Ilmu Kewargaan Negara,” yaitu suatu disiplin

ilmu dengan obyek studi tentang peranan para warga negara dalam

bidang spiritual, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan,

sesuai dan sejauh diatur dalam UUD 1945;

(2)  Civic education  diganti dengan ”Pendidikan Kewargaan Negara,”

yaitu suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga

negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, kriteria, dan ukuran

ketentuan-ketentuan UUD 1945. Bahannya diambil dari ilmu kewar-

gaan negara termasuk kewiraan nasional, filsafat Pancasila, mental

Pancasila, dan filsafat pendidikan nasional.

h. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi :

(1) Tahun 1970an–1983 terdapat mata kuliah Kewiraan Nasional dengan

inti pendidikan pendahuluan bela negara;

(2) Tahun 1983 – 2000 dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti)

Depdikbud No. 32/DJ/Kep/1983 yang disempurnakan dengan Keputus-an Dirjen Dikti No. 25/DIKTI/Kep/1985 dan disempurnakan lagi de-ngan Keputusan Dirjen Dikti No. 151/DIKTI/Kep/2000 ditetapkan

Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Pendidikan Kewiraan.

(3) Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 39 Ayat (2)

yang menyebutkan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pen-didikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan

pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya termasuk pendidikan

pendahuluan bela negara yang tercakup dalam MPK, maka dengan

Keputusan Dirjen Dikti No. 150/DIKTI/Kep/2000 mengharuskan untuk

selalu mengevaluasi kesahihan isi silabus dan GBPP pendidikan kewar-ganegaraan beserta proses pembelajarannya. Berdasarkan hasil evaluasi

dimaksud, maka dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/Kep/

2000, ditetapkan penyempurnaan pendidikan kewarganegaraan

pada perguruan tinggi di Indonesia yang memuat silabus dan

GBPP-nya.

(4) Tahun 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

(Mendiknas) No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, maka de-ngan Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DKITI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian

(MPK), ditetapkan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan

Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan kelompok MPK yang wajib

diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ kelompok studi di

Perguruan Tinggi.

Sementara itu di UNSUR Cianjur khusunya di FKIP, namanya  Pendidikan

Kewiraan, tetapi isinya tetap mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh

Depdiknas. Materi pendidikan kewiraan yang dahulu pendidikan pendahulu-an bela negara, adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan.